INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

(1) Informasi yang wajib tersedia setiap saat, sekurang kurangnya terdiri atas:

  • Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik, sekurang-kurangnya memuat:
    1. Nomor;
    2. Ringkasan isi informasi;
    3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
    4. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;
    5. Waktu dan tempat pembuatan informasi;
    6. Bentuk informasi yang tersedia;
    7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
  • Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik, sekurang-kurangnya terdiri atas :
    1. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
    2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
    3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
    4. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
    5. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
    6. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.
  • Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal …….
  • Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:
    1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;
    2. Anggaran Badan Publik secara umum;
    3. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik
  • Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga;
  • Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
  • Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan oleh Badan Publik;
  • Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
  • Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik;
  • Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
  • Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
  • Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

(2) Bentuk Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Gubernur